Indonesia Sudah Modern atau Masih Neo-Patrimonial State?

Catatan “Pengajian” Fukuyama Tentang Negara Modern

 

Sambil mengisi waktu senggang, saya sering menyimak pengajian lewat youtube, dari pengajian lucu ala Kiai Anwar Zahid sampai pengajian yang butuh agak mikir tanpa ketawa ala penceramah-penceramah Amerika.

Salah satu pengajian yang belakangan ini sering saya simak adalah yang disampaikan oleh Francis Fukuyama. Ada beberapa pengajian Fukuyama yang telah saya simak, namun saat ini saya ingin berbagi catatan pengajian “Frank” Fukuyama pada 15 September 2015 di Council on Foreign Relation yang membahas secuil bagian dari Kitab berjudul “Political Order and Political Decay” yang beliau tulis. Link pengajiannya ada di sini https://www.youtube.com/watch?v=5m-b3jKOBag.

Pengajian ini menarik untuk dicatat karena gagasan dan teori yang disampaikan Fukuyama dapat digunakan sebagai salah satu alat review atas permasalahan pelik dalam negara dan politik Indonesia.

Menurut Fukuyama, ada tiga institusi dasar yang membentuk political order, yaitu negara, rule of law dan akuntabilitas demokrasi.

Pertama, negara. Negara adalah lembaga hirarkis dan tersentral yang memegang monopoli kekuasaan yang sah atas teritorinya. Substansi dari negara dalam konteks ini terkait dengan kekuasaan (power) dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaan tersebut misalnya untuk melindungi rakyat dari serangan negara luar, menyediakan pelayanan publik seperti pendidikan atau kesehatan, membangun infrastruktur, dsb.

Kedua, rule of law. Rule of law di sini dimaksudkan sebagai seperangkat aturan perilaku yang merefleksikan konsensus masyarakat, yang mampu mengikat bahkan aktor politik terkuat di dalam negara, entah itu Raja, Presiden maupun Perdana Menteri. Jika penguasa bisa mengubah hukum sesuai selera dan kepentingan penguasa, yang seperti itu bisa dikatakan tidak ada rule of law, tapi lebih merupakan rule by law. Rule of law harus dibedakan dengan rule of law, karena rule by law tidak mengikat penguasa pembuat aturan, sementara rule of law pada hakekatnya hadir sebagai pembatas atau pengendali kekuasaan yang dimiliki penguasa.

Ketiga, akuntabilitas demokrasi. Akuntabilitas demokrasi di sini dapat diterjemahkan sebagai prosedur yang menjamin sistem politik yang mampu merefleksikan pandangan, harapan dan kepentingan seluruh anggota masyarakat, bukan hanya kepentingan sempit elit politik. Akuntabilitas demokrasi diperoleh misalnya melalui mekanisme pemilihan umum untuk menghasilkan para pemimpin, juga mekanisme check and balances dalam tata pemerintahan.

Dari ketiga institusi tersebut, pada intinya institusi negara adalah tentang kekuasaan dan bagaimana menggunakannya, di sisi lain rule of law dan akuntabilitas demokrasi adalah tentang bagaimana memberikan batas atau mengendalikan kekuasaan negara tersebut.

Ketiga institusi tersebut dalam prakteknya misalnya; bila negara sangat kuat sementara rule of law lemah dan tidak ada demokrasi maka kita akan memperoleh Tiongkok (China). Jika ada pemilu sebagai bentuk akuntabilitas demokrasi, namun negara dan penegakan hukum lemah, maka kita akan memperoleh Afghanistan atau Irak. Singapura adalah negara yang negaranya kuat, memiliki rule of law, namun akuntabilitas demokrasi sangat terbatas. Rusia memiliki mekanisme demokrasi berupa pemilu, negara juga sangat mampu menekan perbedaan pendapat, namun tidak begitu bagus dalam menyediakan pelayanan publik maupun rule of law.

(komentar pribadi) Indonesia ada di mana?

Apakah di Indonesia ada akuntabilitas demokrasi? Di Indonesia ada pemilu, ada pula lembaga legislative yang cukup kuat mengontrol penguasa. Selain itu juga ada kebebasan pers yang bisa sangat kritis terhadap penguasa dan hadirnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mengontrol penguasa. Ya meskipun diakui di sebagian tempat terdapat kecurangan pemilu, politik transaksional, dsb namun bisa dibilang di Indonesia telah ada akuntabilitas demokrasi.

Apakah rule of law ada di Indonesia? Ya, beberapa koruptor telah ditangkap KPK, namun bukan rahasia umum lagi jika proses pengadilan di Indonesia bisa dipengaruhi, disuap, dsb. Beberapa kasus anak pejabat yang terbebas dari jerat hukuman penjara atau terungkapnya kasus suap hakim dan jaksa membuktikan masih adanya permasalahan esensial “rule of law” di Indonesia.

Apakah negara bisa dibilang strong/kuat dalam menyediakan pelayanan publik?

Jika dilihat di beberapa daerah, ada cukup banyak warga negara yang belum memperoleh akses atas listrik, akses pendidikan yang sulit, maupun sarana prasarana publik seperti transportasi, jalan, dsb yang tidak layak dikatakan telah terpenuhi.

Fukuyama memberikan contoh Denmark sebagai negara yang mampu menyeimbangkan ketiga komponen dalam political order secara berkualitas, yaitu: negara yang kuat atau kompeten, rule of law yang kuat dan adanya akuntabilitas demokrasi. Lembaga-lembaga internasional ingin membuat negara-negara berkembang atau (mungkin) negara gagal ditransformasikan menjadi seperti Denmark, tetapi seringkali kehabisan akal untuk mewujudkannya.

Salah satu problem utama dalam kesulitan membuat Afghanistan, Somalia, Irak dsb menjadi seperti Denmark adalah kegagalan untuk memahami bagaimana Denmark itu sendiri menjadi Denmark dan oleh karena itu gagal memahami kompleksitas dan kesulitan dalam political development. Dari kualitas yang dimiliki oleh Denmark saat ini, sangat sedikit yang memberikan concern kepada bagaimana Denmark telah berhasil mentransformasikan sistem politiknya dari patrimonial state ke modern state.

Transformasi dari patrimonial state ke modern state dengan demikian perlu mendapat perhatian dalam political order. Selama ini banyak negara telah berhasil bertransformasi dari theocracy ke democracy, namun sedikit negara bisa beranjak dari patrimonial state menuju modern state. Kebanyakan negara terjebak dalam patrimonialisme gaya baru atau neo patrimonialisme.

Salah satu ciri dari negara patrimonial adalah hubungan kekeluargaan dan pertemanan dalam kehidupan pemerintahan (administrasi negara) sangat kental. Penunjukan pejabat publik ditentukan oleh kedekatan hubungan maupun kekeluargaan. Kerajaan atau negara merupakan personal property dari penguasa dan administrasi negara secara esensial merupakan perpanjangan dari keluarga penguasa. Raja bisa memberikan jabatan gubernur provinsi kepada putra atau keluarganya. Alasan mereka terlibat dalam politik adalah untuk menghasilkan “uang”, terutama bagi diri dan keluarganya (dan menjaga kekuasaan tetap berada di tangan keluarga besarnya).

Modern State di sisi lain adalah impersonal. Hubungan warga negara dengan penguasa tidak ditentukan oleh tingkat kedekatan personal, tetapi lebih kepada status sebagai warga negara. Jabatan-jabatan penting tidak diisi oleh orang-orang yang dekat, teman maupun keluarga penguasa, namun rekrutmen pada posisi penting tersebut lebih didasarkan pada kriteria impersonal seperti merit, pendidikan, atau pengetahuan teknis yang dimiliki.

Alih-alih bertransformasi sepenuhnya menuju negara modern, banyak negara justru beralih menjadi negara neo patrimonial. Memang ada upaya untuk menjadi negara modern dengan mengadopsi beberapa mekanisme negara modern seperti penyelenggaraan pemilu, birokrasi modern, legal system dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi elit politik dan penguasa yang duduk di kursi-kursi penting masih banyak yang memaknainya posisinya sebagai upaya untuk memperkaya diri, kelompok, partai, maupun keluarganya. Gejala seperti ini menurut Fukuyama, terlihat di beberapa negara dari Nigeria, Mexico sampai Indonesia.

Apa benar Indonesia masih terjebak sebagai negara neo-patrimonial? (komentar pribadi)

Salah satu argumen yang dipakai oleh Fukuyama menggolongkan Indonesia sebagai negara neo patrimonial, dibanding negara modern adalah negara tidak impersonal: banyak jabatan publik dibagi-bagikan kepada jaringan pendukung politik sebagai balas budi atas suara atau dukungan pada saat pemilu.

Hm.. tentu saja kita tidak bisa mengelak banyak jabatan publik penting semisal komisaris BUMN, Duta Besar, Staf Khusus (di era SBY misalnya ada 14 jabatan staf khusus presiden, jumlah yang sangat banyak), Dewan Pertimbangan Presiden, juga jabatan-jabatan lain banya diberikan kepada pendukung politik presiden/partai pemenang. Di daerah-daerah banyak jabatan kepala dinas diberikan kepada orang hanya karena dia mendukung dalam pilkada, meskipun latar belakang karier dan pendidikan sangat tidak sesuai. Ciri lain yang dapat dilihat dalam negara patrimonial adalah keterlibat dalam politik adalah untuk menghasilkan “uang” yang berwujud korupsi bagi individu, partai maupun kelompoknya. Untuk hal ini fakta ditangkapnya Menteri, Ketua/Presiden Partai, Anggota DPR oleh KPK telah cukup menjelaskan kenyataan yang ada.

Lalu bagaimana Indonesia bisa segera beranjak dari kelakuan neo patrimonial menuju negara modern?

Sepertinya saya perlu menuliskannya lagi dalam kesempatan berikutnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s