Mengenal Sistem Pemerintahan Turki

Turki adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Turki juga menganut sentralisme dalam struktur administrasi pemerintahan, meski pada beberapa urusan telah didesentralisasikan. Beberapa organ administrasi dalam pemerintahan bisa dibilang merupakan warisan dari praktek sentralisme di era kekhalifahan Usmani pra republik.

Dalam struktur pemerintahan Turki terdapat dua struktur terpisah yaitu Merkezden Yönetim (Pemerintah Pusat) dan Yerinden Yönetim Kuruluşları (Lembaga-Lembaga Pemerintah Desentralisasi). Lihat Skema Turk Kamu Yönetimi.

image

Skema Organisasi Administrasi Pemerintahan Turki (Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi)

Merkezi Yönetim (Pemerintah Pusat)

Dalam struktur Pemerintah Pusat terdapat dua bagian yaitu Başkent Örgütü/Teşkilatı (Lembaga Ibukota) dan Taşra Örgütü/Teşkilatı (Lembaga Wilayah).

Sesuai namanya, lembaga Ibukota merupakan lembaga pemerintahan pusat yang berada di Ibukota Negara yaitu Ankara, yang terdiri dari Cumhurbaşkanı (Presiden), Bakanlar Kurulu (Dewan Menteri), Başbakan (Perdana Menteri), Kementerian-Kementerian (Bakanlıklar), dan Lembaga Pendukung seperti Milli Güvenlik Kurumu (Dewan Keamanan Nasional), Danıştay (Dewan Negara) dan Sayıştay (Lembaga Audit).

Başkent Örgütü/Teşkilatı (Lembaga Ibukota)

Dengan sistem parlementer yang dianut oleh Turki maka Cumhurbaşkanı (Presiden) diposisikan sebagai Kepala Negara yang lebih banyak berperan sebagai simbol negara, pemimpin republik dan bangsa Turki, dan fungsi-fungsi lain dalam negara sesuai konstitusi. Keterbatasan peran Cumhurbaşkanı dalam pemerintahan sesuai yang diatur Konstitusi Pasca Amandemen 1982 memunculkan wacana penguatan kembali peran Cumhurbaşkanı. Apalagi sejak tahun 2007 Cumhurbaşkanı telah dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat, sehingga dirasa perlu untuk ditingkatkan perannya dalam pemerintahan. Wacana başkanlık sistemi (sistem presidensial) pada pemilu legislatif Turki 2015 sampai dengan saat ini (2016) menjadi isu yang hangat dalam politik nasional Turki.

Bakanlar Kurulu (Dewan Menteri) merupakan lembaga kolektif yang berisi Başbakan (Perdana Menteri) dan Bakanlar (Para Menteri). Lembaga ini merupakan lembaga eksekutif yang memiliki tugas utama menyelenggarakan pemerintahan.

Başbakan (Perdana Menteri) menurut Konstitusi 1982 adalah pemimpin Dewan Menteri dan administrasi pemerintahan secara umum. Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden dari anggota Türkiye Büyük Millet Meclisi (parlemen Turki). Sementara itu Bakanlar (para menteri) dipilih oleh Perdana Menteri dari anggota parlemen Turki dan ditetapkan oleh Presiden.

Beberapa lembaga pendukung berada di struktur pemerintah pusat. Milli Güvenlik Kurumu (Dewan Keamanan Nasional) adalah Dewan yang membahas permasalahan keamanan nasional, bersidang satu kali dalam dua bulan atau lebih sering bila keadaan keamanan terganggu. Dewan Keamanan Nasional ini beranggotakan Presiden, Perdana Menteri, Panglima Angkatan Bersenjata, Para Wakil Perdana Menteri, Menteri Keadilan, Menteri Pertahanan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara, serta Komandan Jandarma.

Sementara itu Danıştay (Dewan Negara) adalah lembaga negara yang memiliki tugas memberikan pertimbangan atas permasalahan administrasi dan legal kepada Presiden dan Perdana Menteri. Sayıştay (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan lembaga auditor yang memeriksa pelaksanaan kebijakan, program dan terutama penggunaan anggaran keuangan negara.

 

Taşra Örgütü/Teşkilatı (Lembaga Wilayah)

Pada Taşra Teşkilatı terdapat İl (Provinsi), İlce (distrik), Bucaklar dan Bölgeler. Setidaknya terdapat 81 provinsi dan sekitar 957 distrik di Turki.

İl (Provinsi) dipimpin oleh Vali (Gubernur) yang merupakan representasi atau wakil Pemerintah Pusat dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat. Vali menggunakan kewenangan administratifnya atas nama pemerintah pusat. Vali mengelola harmoni kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal.

Setiap kementerian memiliki cabang di setiap provinsi dan Vali secara hierarkis mengkoordinasikan cabang-cabang kementerian di provinsi tersebut. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Vali didukung oleh İl İdare Kurulu (Badan Administrasi Provinsi) yang menangani masalah hukum, keuangan, pendidikan nasional, pekerjaan umum, kesehatan, pertanian, dan peternakan.

Di bawah provinsi terdapat İlce (distrik) yang dipimpin oleh Kaymakam. Kaymakam dipilih oleh Menteri Dalam Negeri, Perdana Menteri dan Presiden. Kaymakam melaksanakan perintah dan arahan Vali. Cabang kementerian yang berada di distrik berkoordinasi kepada Kaymakam. Pada distrik terdapat Lembaga Administrasi Distrik sebagai organ yang dipimpin Kaymakam untuk pelaksanaan tugas-tugas Kaymakam.

Unit terbawah dari struktur administrasi pemerintah pusat adalah sub-distrik atau diberi nama bucak. Bucak dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan dengan persetujuan Presiden.

 

Yerinden Yönetim Kuruluşları (Lembaga-Lembaga Pemerintah Desentralisasi)

Dengan prinsip desentralisasi dalam struktur administrasi pemerintahan Turki juga dibentuk Lembaga-Lembaga Pemerintah Desentralisasi (Yerinden Yönetim Kuruluşları). Lembaga Pemerintah Desentralisasi terdiri dari dua yaitu pemerintah lokal dan organisasi fungsional otonom.

Yerel Yönetimler (Administrasi Lokal)

Yerel Yönetimler adalah lembaga public yang memiliki otonomi administrasi dan keuangan yang dibentuk untuk memenuhi keragaman kebutuhan local. Mahalli idareler terdiri dari il özel idaresi (administrasi wilayah khusus), belediye (kota) dan köy (desa). İl özel idaresi, belediye, dan köy bisa secara bersama membentuk forum administrasi local dengan ijin dari Dewan Menteri untuk tujuan memberikan pelayanan publik yang khusus.

Belediye (kota) lebih dikenal sebagai basis model pemerintahan lokal. Belediye merupakan entitas legal yang dibentuk di area perkotaan dengan lebih 2000 penduduk. Walikota dan Dewan Kota dipilih secara langsung oleh rakyat dan berfungsi sebagai eksekutif dan organ pembuat kebijakan. Belediye Encümeni (komite kota) terdiri dari Belediye Başkanı (Walikota), anggota terpilih dari para anggota Dewan Kota, dan Direktur beberapa departemen kota. Komite ini berfungsi sebagai organ permanen pembuat kebijakan yang bekerja di bawah koordinasi Walikota.

Belediye sebagai entitas otonom memiliki autorisasi untuk mengeluarkan peraturan, tarif dan keputusan, memperkuat kekuatan pengamanan kota, memungut pajak dan bea, mengeluarkan perijinan dan membuat perencanaan kota.

Büyük Şehir Belediyesi (kota metropolitan) bisa dibentuk bagi area perkotaan yang besar. Büyük Şehir Belediyesi Başkanı (walikota metropolitan) memiliki beberapa kewenangan diantaranya perencanaan fisik, transportasi intra-kota, perencanaan investasi infrastruktur besar, pasokan air bersih, pengelolaan selokan, pengelolaan sampah dsb. Walikota Metropolitan dipilih secara langsung oleh penduduk.

 

Fonksiyonel Yönetimler (Organisasi Fungsional)

Lembaga-lembaga fungsional dibentuk secara terpisah dan autonom terhadap pemerintah pusat. Contoh lembaga-lembaga ini adalah Universitas, TRT (Televisi dan Radio Turki), TÜBİTAK (Lembaga Riset dan İlmu Pengetahuan), TODAİE (Lembaga Penelitian dan Pendidikan Administrasi Negara Turki), Vakıflar (Badan Wakaf), Sosyal Güvenlik Kurumu (Lembaga Pengaman Sosial) dan sebagainya.

 

MW, 23 Februari 2016

 

Sumber dan Bacaan Lebih Lanjut:

Eryılmaz, Bilal, 2014, Kamu Yönetimi, Kocaeli, Umuttepe Yayınları

Gözler, Kemal, 2014, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin

Ansay, Tuğrul, Wallace, Don, 1996, Introduction to Turkish Law, Ankara, Kluwer Law International

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s