Uber dan Grabcar: Revolusi Pelayanan Transportasi Publik

Keberadaan layanan aplikasi transportasi Uber dan Grabcar di Indonesia yang hari ini (14/3) dipermasalahkan oleh para pengemudi angkutan umum dan Kementerian Perhubungan bisa jadi adalah bagian awal dari revolusi pelayanan transportasi publik. Sebagaimana revolusi di bidang lain, misalnya revolusi industri yang diawali dengan renaissance, terdapat konflik-konflik yang mengorbankan para pioneer.

Jika di awal revolusi Industri, yang “ditampar” oleh para pioneer adalah Gereja, yang saat itu memiliki posisi sangat dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat Eropa. Kini dalam awal revolusi pelayanan transportasi publik yang ditampar -siapa lagi kalau bukan – Pemerintah. Sama seperti era awal revolusi industri, kemunculan inovasi oleh para pioneer bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ada. Bagi para inovator yang menentang aturan, tidak ada pilihan lain  selain menghadapi penentangan, penutupan, atau pemberangusan yang dilakukan oleh pemilik kuasa.

Tidak bisa dipungkiri bahwa inovasi dan revolusi selalu muncul saat kondisi masyarakat telah mengalami perkembangan sedemikian rupa, sementara tatanan atau sistem yang ada tidak mampu lagi menjawab kebutuhan dan realitas zaman yang telah berkembang itu.

Sampai saat ini di hampir semua kota di Indonesia belum kita peroleh pelayanan transportasi publik yang memuaskan. Pemerintah yang memiliki kuasa untuk mengatur dan “mencari cara terbaik” untuk memberikan pelayanan transportasi publik seolah terkungkung dengan sistem transportasi yang dibangunnya sendiri. Akibatnya apa yang jamak terjadi di hampir semua kota Indonesia adalah jarangnya bus kota yang dikelola oleh pemerintah dengan profesional, adanya permasalahan angkot dan juga bus dalam kota (metro mini) yang tidak layak lagi untuk melayani masyarakat.

Untuk menilai kurang bagusnya sistem transportasi publik di Indonesia, kita bisa bandingkan pelayanan transportasi publik Indonesia dengan negara lain. Tak perlu dibandingkan dengan negara maju, cukup dengan sesama negara berkembang, misalnya Turki. Di Konya, pelayanan transportasi publik disediakan oleh pemerintah dan swasta. Pelayanan transportasi yang disediakan pemerintah kota meliputi tramvay dan bus umum. Pelayanan bus umum oleh pemerintah Konya bisa dibilang memuaskan, dengan armada bus yang baru dan sistem pelayanan yang telah menggunakan aplikasi internet sehingga dapat diketahui waktu kedatangan, posisi dan rute bus.

image

Caption Aplikasi Transportasi Publik Konya

image

Caption Waktu Kedatangan Bus

image

Caption Lokasi dan Rute Bus

image

Foto Info Kedatangan Bus di Halte

Dengan pelayanan transportasi publik yang ada di Konya, kendaraan roda dua (motor) menjadi tidak banyak ditemui karena masyarakat telah terpenuhi kebutuhan transportasinya oleh pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Sementara itu di Indonesia, karena pelayanan transportasi publik yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, akhirnya masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi. Dalam hal ini sebagian besar masyarakat memanfaatkan kendaraan roda dua (motor) karena harga dan perawatannya terjangkau oleh masyarakat. Hal ini menjadi masalah berantai terutama bagi padatnya jalan raya oleh kendaraan pribadi yang berujung pada kemacetan juga termasuk masalah politik nasional saat masyarakat yang bergantung pada bensin merasa keberatan harga bbm naik.

Di tengah keterbatasan pelayanan publik yang ada di Indonesia itulah, kemunculan layanan berbasis aplikasi seperti Gojek, Grabbike, Uber dan Grabcar menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan transportasi publik. Masyarakat menjadi dimudahkan dengan inovasi layanan aplikasi tersebut.

Inovasi baru secara natural harus berhadapan dengan status quo yang selama ini telah lebih dulu bekerja bagi sistem lama. Muncullah resistensi bagi inovasi baru dari tukang ojek pangkalan, sopir taksi, sopir angkot dan sebagainya.

Sebagai hal yang benar-benar baru, layanan transportasi dengan aplikasi juga tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam sistem lama. Pemerintah sebagai pihak yang punya kuasa atas kebijakan transportasi, yang juga mendapat tekanan dari organda dan pengusaha transportasi, memilih untuk melarang pelayanan dengan aplikasi itu. Awalnya pada Gojek, namun akhirnya ditunda karena desakan opini publik dan presiden. Kini pelarangan itu ditujukan pada Uber dan Grabcar.

Terdapat beberapa alasan yang digunakan oleh pemerintah:

1. Pelanggaran terhadap pasal 138 ayat 3 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

2. Pelanggaran terhadap pasal 139 ayat 4 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelanggaran terhadap pasal 173 ayat 1 tentang angkutan jalan menyatakan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

4. Pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 2 UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

5. Pelanggaran terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Surat Keputusan Kepala BKPM nomor 22 tahun 2001 bahwa Uber Asia Limited sebagai KPPA sesuai dengan pasal 2 Keputusan Kepala BKPM nomor 22 tahun 2001, KPPA tidak diperkenankan melakukan kegiatan komersial, termasuk transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia dengan perusahaan atau perorangan, tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.

6. Tidak bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang resmi akan tetapi bekerja sama dengan perusahaan ilegal maupun perorangan.

7. Menimbulkan keresahan dan konflik di kalangan pengusaha angkutan resmi dan pengemudi taksi resmi.

8. Berpotensi semakin menyuburkan praktek angkutan liar (ilegal) dan angkutan umum semakin tidak diminati.

Selain alasan teknis itu, terdapat alasan kuat lain yaitu perusahaan tersebut milik negara asing dapat berpotensi membahayakan keamanan negara karena masyarakat luas yang menggunakan aplikasi tersebut tidak ada jaminan keamanan atas kerahasiaannya, seluruh dunia yang berkepentingan atau kelompok tertentu dapat membeli data tersebut dan mengetahui perjalanan/kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat dan memungkinkan data tersebut dipergunakan untuk tindak kejahatan atau kepentingan lain. (Sumber: http://m.detik.com/inet/read/2016/03/14/144357/3164326/399/kemenhub-beberkan-dosa-dosa-uber-dan-grabcar)

Bagaimanapun juga, inovasi dengan penggunaan aplikasi pada transportasi publik adalah sebuah kebutuhan zaman yang seharusnya difasilitasi dengan penyesuaian aturan, bukan dengan melarangnya. Terlebih masyarakat sendiri telah merasakan manfaat besar atas penggunaan aplikasi tersebut di tengah kurang bagusnya pelayanan transportasi publik yang diberikan pemerintah maupun “swasta yang diberi ijin pemerintah” selama ini.

Pemerintah seharusnya terinspirasi dengan inovasi baru itu untuk meningkatkan pelayanan transportasi. Toh jika layanan aplikasi itu dianggap tidak aman oleh pemerintah, apakah selama ini metro mini dan angkot yang rawan kejahatan dan beberapa kali terjadi pemerkosaan itu sudah dianggap aman?

Pemerintah baik melalui BUMN atau BUMD atau mekanisme lain, harus melakukan revolusi atas pelayanan transportasi publik.

Jika aplikasi uber dan grabcar dianggap milik asing, ayo dong pemerintah ciptakan inovasi aplikasi pelayanan sendiri yang legal dimiliki oleh pihak dalam negeri.

Setelah aplikasi terbangun, pemerintah juga bisa ciptakan sistem yang memenuhi semua kriteria UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika ada kriteria yang tidak sesuai dengan semangat zaman, bisa disesuaikan dengan memperhatikan kepentingan publik.

Dengan adopsi inovasi ini boleh saja dibayangkan di kota-kota di Indonesia nanti, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi publik berbasis aplikasi baik roda dua atau empat yang disediakan pemerintah. Tidak hanya masyarakat merasa lebih aman karena pelayanan tersebut tentu akan dituntut sesuai standar aturan pemerintah dan pelayanan publik terbaik, tetapi juga manfaat lain seperti penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan tanggung jawab politik pemerintah.

Dengan revolusi transportasi publik itu, saya misalnya yang tinggal di kota Batang, tidak perlu kebingungan seperti saat ini jika butuh transportasi roda empat (karena bus kota tidak ada dan taksi tidak jelas), cukup membuka hp dan memesan kendaraan sesuai yang saya butuhkan lewat aplikasi.

Butuh keberaniaan memang bagi pemerintah untuk melakukan perubahan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s